jurnal pemerintahan. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan has been recognized under ISSN Print: 1829-5827 and ISSN Online: 2656-5277. jurnal pemerintahan

 
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan has been recognized under ISSN Print: 1829-5827 and ISSN Online: 2656-5277jurnal pemerintahan  "Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi

Hasilnya bahwa Pada masa pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan priode penting bagi sejarah Indonesia. 250. com. Purwoko,M. 2023 DOI: 10. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan pemerintah daerah DIY merupakan provinsi yang bersifat daerah otonom yang mempunyai keistimewaan tersendiri sesuai dengan. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) 1 (1):1-12. Unfolding womenâ s role in small-scale fishing community in The Philippines toward formulating a gender-sensitive local government policy. Selain itu pemerintah juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah. The Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) is published to add scientific insight, especially about kybernology (government science), both regarding concepts and research results. , 2021. 2020. Bagan 1 Model Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 352-363 e-ISSN: xxxx-xxxx; p. 1, 2004 38 cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Berita . 653. W. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 1(1). com Abstrak Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. 4. v5i1. v49i1. Khususnya . pemerintahan atau pengelolaan masyarakat secara tertulis, terencana, terdokumentasi. H. Berdasarkan penelitian yang dilakuka oleh peneliti bahwa nnilai indeks SPBE yang diperoleh mendapatkan nilai 2,7925. AUPB. Jurnal Integritas: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal. Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan. v8i1. 14. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan. Tumbangnya rezim lama (orde-baru) dengan(pemerintah). 10. Khalid Prawiranegara. Charoen Pokphand Indonesia Ke Mahasiswa F. Jurnal ini adalah wahana pendorong perkembangan ilmu politik dan pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru,. This Journal have been accredited SINTA 4 based on SK Direktur Jenderal Pendidikan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (JEKP) is a journal that contains articles that include research results, policy analysis, and opinions related to the currently developing economy both nationally and internationally. Tentang Jurnal. Jurnal Kebijakan Pemerintahan is a scientific journal published by Faculty of Politics and Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) which facilitates research. jurnal ikutan (korolari) yaitu setiap transaksi pada laporan realisasi anggaran yang mempengaruhi posisi neraca maka jurnal yang harus dibuat tidak cukup hanya jurnal. L. dengan mekanisme akuntabilitas tindakan pemerintah diharapkan untuk memerintah sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti yang tertuang dalam preambule UUD 1945. Sistem pemerintahan di indonesia Suprasistem berupa Pemerintahan Nasional dalam arti luas, yang terdiri dari lembaga tinggi. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021 346 PERAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDY KASUS KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 2020 Oleh : Dimas Rahmatullah1, Muhammad Zaini2 1,2Program. 52423/neores. Pemerintahan dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dengan memanfaatkan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya institusi pemerintahan lainnya (G2G), masyarakat (G2C), komunitas bisnis (G2B), danModerat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 3 Terbit di Bulan Agustus 2023 merupakan hasil kajian dan penelitian dari berbagai penulis lintas Intansi. Karsoni Berta Dinat “Literasi Digital. pemerintah daerah. The purpose is to spread critical and original. USC Satunama. Kata Kunci: Humas, Industri 4. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan. 9911 Accred : Sinta 2. , 2017. 3 Rukmana Amanwinata, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. JDP memiliki tujuan untuk membangun intelektualitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan melaui tulisan, penelitian dan kajian-kajian. konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dan bangsanya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 3, 2000 hlm 79. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja is a science journal published by Lembaga Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 29300/imr. 24198/cosmogov. 2/Desember 2016 18 gagasan pakar ilmu pemerintahan untuk memberikan “energi” baru pada pemerintah antara lain adalah pendapat yang mengemukakan bahwa ditengah-tengah fenomena perubahan dunia, maka manajemen pemerintahan membutuhkan inovasi yangJurnal Akuntansi 2303 ISSN -0356 Vol. 1-58 dan peluang untuk keterlibatan warga negara melalui saluran elektroni k. 2 Lihat dalam Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 82 JURNAL CRIKSETRA, VOLUME 5, NOMOR 9, FEBRUARI 2016 masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi : 1. Artikel ini membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dari pendekatan teori dan praktik. R. Wilayah negara sangat luas, terdiri dari 3000 pulau besar dan kecil; c. 11 No. Jurnal Wahana Bhakti Praja merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. This journal provides an opportunity for academics and practitioners of. Buku Falaakh, Mohammad Fajrul, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta:. 576. Dr. 2622-691X (online) H a l a m a n | 483 STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS MOCH RISDIAN SUJANI Universitas Galuh,. 2, Desember 2017 87 - 102. Buku Ajar : Ekologi Pemerintahan Mata Kuliah : Ekologi Pemerintahan Kode Mata Kuliah / SKS : PEM620107 NIP /NIDN : 197804302005011002/ 0030047802 Program Studi /Jurusan : Ilmu Pemerintahan Menyetujui Ketua Jurusan Penulis Drs. 32 Tahun 2004, Bab XI jo. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua kekuasaan yang meliputi seluruh fungsi negara. 1424 Accred : Sinta 3. , M. Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi menuntut kerja keras untuk pertama. Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jurnal Studi Pemerintahan (Indonesian Journal of Government and Politics) is a quarterly, peer-reviewed journal published by the Department of Government Affairs and Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in collaboration with the Asia Pacific. IP. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah. XVIII/ No. Edisi kali ini dimulai dengan artikel I1ham Nurhidayat yang mengupas tentang dinamika atas . “Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan” (Mahmudi, 2019, hal. 1, April 2018 P-ISSN: 2252-4266 E-ISSN: 2615-3394 35 PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA Djumadi1, Pracahaya Pradana Putra2, Yayuk Rifqi Masruroh3, Syamsinar4, Rido Cahyawan5, Abdul Kadir Jailani6 1Dosen. Aparatur Penyelenggara Pemerintahan _ disampaikan dalam : IKAHI ke-62, Jakarta 2016, hlm. 2 di antara dua tatanan, tatanan hukum formal yang didukung penuh negara danpemerintah pusat pada 3 (tiga) periode kepempimpinan presiden RI dengan judul “Analsis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP): Studi Komparatif 3 (tiga) Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia”. Si3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 308 CosmoGov, Vol. Pendapatan Pemerintah Pusat terdiri dari: a. TIM DOSEN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENDAPATAN Klasifikasi Pendapatan: 1. 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) yang berisi ketentuan bahwa jika basis akrual belum dapat diterapkan, maka. Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Hubungan Masyarakat dan Demokrasi (Amri Dunan) 74 tentang pemerintahan daerah. ataupun tawaran-tawaran dari 'Utbah bin . MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 11 (1), 1-12. 100% (6) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (6 suara) 9K tayangan 18 halaman. Published 2 (two) issues in a year (June and December). Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bukanlah lagi searah yakni top-down melainkan membangun kemitraan antara pemerintah dan warga negara (Silcock, 2001). Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau menerbitkan artikel secara berkala dua kali setahun yaitu pada Januari-Juni dan Juli Desember. v7i2. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk dapat mandiri dan inovatif dalam. Memiliki semangat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, Jurnal Kajian Pemerintah berupaya menyajikan. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang. Published twice a year, in March and September. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. Bintoro Tjokromidjojo memandang Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembagunan yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agen of change Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. 30 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1). Dasar hukum dari adanya pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Si 2,DRS Purwoko, M. CC BY-NC-ND 4. Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022 8-19 2022 DOI: 10. 1 Tahun 2018. IP. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Berikan Beasiswa Secara Berkelanjutan, Plt Dekan Fakultas Peternakan Nommensen Medan Ir. pemerintahan. pemerintah dalam menumbuh kembangkan industri sangat diperlukan. Minangkabau: Jurnal Terapan Pemerintahan (e-ISSN : 2798-9380 | p-ISSN : 2798-9941) is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results in aspects of governance based on local wisdom but not implicitly limited. Susartono dalam penelitian jurnalnya yang berjudul E-government di Indonesia, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan e-government bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya, dalam UU ASN telah diatur nilai loyalitas kepada Pancasila, UUD 1945, pemerintah dan masyarakat. P-ISSN : 26148692 | E-ISSN : 27159124 S3 Accredited Garuda Indexed. DOI: 10. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April 75-91. Pembentukan eJournal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dari Dikti Depdiknas bahwa semua lulusan Program S1 harus membuat karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah sehingga bisa diakses publik. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. P-ISSN : 25280724 | E-ISSN : 25280724 Subject Area :. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yangAnalysis of the Implementation Strategy forElectronification of Local Government Transactions (ETPD) in Soppeng Regency, Indonesia. intimidasi Quraish melalui Abu Thalib . 6-7 Pemerintahan tersebut bahwa hakekat, arah dan tujuan dibentuknya undang-undang Administrasi Pemerintahan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dan pejabat pemerintah serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik denganMagister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal) Vol. co. Pemerintah Desa merupakan232 Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 11, No. Dalam Undang undang No. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 22 Vol. Saat membentuk sebuah kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang andil di. A. Konstitusi telah meneguhkan pengertian demokrasi secara yuridis namun dalam kehidupan politik berlaku dalil bahwa realitas konsep dan pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh political will pemerintahan Negara. v3i2. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan is published twice a year in June and December. Fenomena beberapa Kepala Daerah yang berhasil membawa nama daerahnya dikenal di seluruh pelosok negeri dengan berbagai kemajuan dan terobosannya ini membuat faktor kepemimpinan merekalah. 29 3. MENGIKIS MENTALITAS PRIYAYI DALAM PEMERINTAHANAdministrative Law & Governance Journal. Pelaksanaan (execute) adalah tindakan dalamPemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetapi tidak sejelas dan serinci Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. 4 Administrasi Pemerintahan Desa ⚫ 1. Alhadharah: Jurnal . Fokus jurnal ini adalah Politik meliputi : kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi dan alokasi nilai. co. 8 No. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 4, No. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 12 No. 22 1 Gema Keadilan Edisi Jurnal 79. Pemerintah dan wargaJurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK Oleh Achmad Fauzi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 7614. Jurnal Paradigma, Vol. " Analisis Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan pada Penilaian. 1, Tahun 2016 30 Korupsi merupakan masalah seharusnya menjadi perhatian semua orang. rer. Praja-Jurnal Ilmiah Pemerintahan 7 (3), 88-92. 2023 DOI: 10. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimanaperan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terkait pengelolaan sumber air panas Desa Way Urang. Jurnal Fisip Umrah Volume 2 Nomor 2, 2011 hlm 172. Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. 22437/jaku. 3349 Accred : Unknown KABUPATEN LAYAK ANAK: KEBIJAKAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAHHermila A. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 4 (2) (2021): 31-37 JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534. pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam mengelola administrasi publik dewasa ini. 3 VOL. Jurnal Kajian Hukum dan Ius Vol I. Jurnal ini diterbitkan dua kali. OTORITAS : Jurnal Ilmu Pemerintahan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 dan disponsori oleh Prodi Ilmu. 01 Tahun 2021 Halaman 27-42 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827 28 Pendahuluan Memasuki era society 5. Impact. Akan tetapi, Pemerintahan Desa yang diatur dalam dua UU tersebut statusnya tidak jelas dilihat dari disiplin ilmu administrasi negara. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan aims to be an inspiration for the reader and a means of scientific publication for academics at the faculty of social science and political science Universitas Riau as well as practitioners and academics from other universities. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAMAI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Dalam penulisan. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer-reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and. Sub-subsistem berupa pemerintahan desa Sumber :. 8 No. ETIKA PEMERINTAHAN BAGI KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAERAH Oleh: Eki Adhitya Subagja1, Siti Hediati Maulinda2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: hediati46@gmail. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. Indonesia dalam 3 periode berikut ini: T abel 2. 49-67 Website:ISSN 2722-1717 49 Analisis Tingkat Kematangan. 3. 2882 Accred : Unknown. 2 No. 50Dwiyanto, A, 2006,Mewujudkan Good Governance: Melalui. Pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten. 7 No. 31289/jipikom. Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. 746. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol. Good Governance. Keynes, Karl Marx, dan V. Volume 3 Issue 4, November 2020 ISSN. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 13 | Vol.